Menuntut Transparansi Kuota Haji 2024 Dan 2025: KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Tersangka, Kanwil Kemenag Banten Harus Diusut Tuntas
Serang, Banten7.Com – Koalisi lembaga yang terdiri dari Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) dan Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Markas Daerah Kota Serang menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Aksi ini diikuti oleh kurang lebih 300 peserta dengan titik kumpul di Tugu Alun-alun Serang, Rabu, 21 Januari 2026.
Aksi ini merupakan bentuk respon tegas terhadap dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024. Hal ini diperkuat dengan fakta hukum terbaru di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Penetapan tersangka ini menjadi bukti nyata adanya penyimpangan dalam pembagian kuota haji yang seharusnya diperuntukkan bagi jemaah reguler namun diduga disalahgunakan.
Sehubungan dengan hal tersebut, GMAKS dan KKPMP menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
Menuntut Transparansi: Mempertanyakan dan menuntut keterbukaan informasi publik secara menyeluruh terkait pembagian Kuota Haji Tahun 2024 di wilayah Provinsi Banten.
Dukung Langkah KPK: Mendesak Aparat Penegak Hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam di Kanwil Kemenag Provinsi Banten guna memastikan tidak ada aliran atau praktik serupa yang melibatkan pejabat di tingkat daerah pasca penetapan tersangka eks Menag oleh KPK.
Reformasi Birokrasi: Meminta Kepala Kanwil Kemenag Banten untuk bertanggung jawab atas segala bentuk kebijakan kuota haji yang telah dijalankan agar memenuhi rasa keadilan bagi calon jemaah haji.
Aksi unjuk rasa ini dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB dengan mengerahkan armada mobil komando serta kendaraan roda dua dan roda empat sebagai bentuk protes atas matinya transparansi di lingkungan Kemenag.
“Kami tidak akan diam melihat hak-hak jemaah haji dipermainkan. Dengan ditetapkannya eks Menag sebagai tersangka oleh KPK, ini adalah pintu masuk untuk membongkar tuntas praktik korupsi kuota haji hingga ke daerah-daerah, termasuk di Provinsi Banten,” tegas perwakilan koalisi aksi.
